Berita Asahan-KISARAN : Tiga orang yang melakukan aksi damai jalan kaki dari Kisaran menuju Medan masing-masing Soemari KR, Abbie Hernanda Manurung dan Supriadi SL mulai bergerak dari tugu perjuangan Kisaran, Rabu (26/9) pukul 11.30 Wib dengan missi menjumpai Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Kejaksaan tinggi Sumatera Utara melaporkan Bupati Asahan Drs. H. Taufan Gama Simatupang yang dianggap telah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak dengan kepentingan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Soemari KR kepada Lintas Patroli sebelum melakukan aksi jalan kakinya di tugu perjuangan Kisaran.
“Semua foto dan kliping koran beserta bukti-bukti lainnya sudah kita bawa dan semuanya akan kita berikan kepada Gubsu, Kejatisu dan Tipikor Poldasu agar instansi terkait dapat memeriksa Bupati Asahan beserta kroninya yang selama ini tidak melihat fenomena yang terjadi ditengah masyarakatnya” ujar Soemari.
Dengan membawa spanduk yang bertuliskan “Keadilan terpasung di bumi Asahan, nelayan Bagan Asahan terancam kelaparan karena maraknya pukat harimau/trawl dan perambahan liar hutan mangrove, pejabat mati suri, aksi damai jalan kaki dan Pejalan kaki pencari keadilan ketiganya melangkah meninggalkan kota Kisaran dengan membawa 8 item yang akan dilaporkan yakni adanya pembangunan rumah nelayan sebanyak 31 unit di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Asahan yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat karena tidak layak huni, adanya kegiatan bedah rumah yang tidak tepat sasaran karena penerimanya merupakan oknum PNS dan 3 oknum kepala desa yakni Kepala Desa Bagan Asahan, Bagan Asahan Baru dan Bagan Asahan Pekan, masih maraknya pukat harimau yang menghancurkan perekonomian para nelayan tradisional, maraknya perambahan hutan mangrove di Bagan Asahan oleh pengusaha WN keturunan dari Kodya Tanjung Balai yang bernama Ayok, banyaknya remaja yang putus sekolah sehingga menjadi TKI Ilegal di Malaysia, makin bertambahnya kemiskinan, bantuan mesin d ompleng kepada nelayan yang tidak tepat sasaran, serta meminta agar mendagri tidak memberikan rekomendasi terhadap perubahan perda.
“ Selama ini kita sudah melaporkan ke instansi terkait di Kabupaten Asahan, namun seakan tidak ada tanggapan, makanya kami melakukan aksi jalan kaki ini, biar para pejabat-pejabat di Kabupaten yang kami singgahi mengetahui bahwa kondisi di Kabupaten Asahan sudah seperti ini, kami juga akan meminta dukungan kepada Kepala Daerah yang kami lalui” ujar Soemari dan diamini oleh Abbie dan Supriadi SL.(Ibnu/Surya)
Sumber : lintas-patroli.com
Hal ini diungkapkan Soemari KR kepada Lintas Patroli sebelum melakukan aksi jalan kakinya di tugu perjuangan Kisaran.
“Semua foto dan kliping koran beserta bukti-bukti lainnya sudah kita bawa dan semuanya akan kita berikan kepada Gubsu, Kejatisu dan Tipikor Poldasu agar instansi terkait dapat memeriksa Bupati Asahan beserta kroninya yang selama ini tidak melihat fenomena yang terjadi ditengah masyarakatnya” ujar Soemari.
Dengan membawa spanduk yang bertuliskan “Keadilan terpasung di bumi Asahan, nelayan Bagan Asahan terancam kelaparan karena maraknya pukat harimau/trawl dan perambahan liar hutan mangrove, pejabat mati suri, aksi damai jalan kaki dan Pejalan kaki pencari keadilan ketiganya melangkah meninggalkan kota Kisaran dengan membawa 8 item yang akan dilaporkan yakni adanya pembangunan rumah nelayan sebanyak 31 unit di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Asahan yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat karena tidak layak huni, adanya kegiatan bedah rumah yang tidak tepat sasaran karena penerimanya merupakan oknum PNS dan 3 oknum kepala desa yakni Kepala Desa Bagan Asahan, Bagan Asahan Baru dan Bagan Asahan Pekan, masih maraknya pukat harimau yang menghancurkan perekonomian para nelayan tradisional, maraknya perambahan hutan mangrove di Bagan Asahan oleh pengusaha WN keturunan dari Kodya Tanjung Balai yang bernama Ayok, banyaknya remaja yang putus sekolah sehingga menjadi TKI Ilegal di Malaysia, makin bertambahnya kemiskinan, bantuan mesin d ompleng kepada nelayan yang tidak tepat sasaran, serta meminta agar mendagri tidak memberikan rekomendasi terhadap perubahan perda.
“ Selama ini kita sudah melaporkan ke instansi terkait di Kabupaten Asahan, namun seakan tidak ada tanggapan, makanya kami melakukan aksi jalan kaki ini, biar para pejabat-pejabat di Kabupaten yang kami singgahi mengetahui bahwa kondisi di Kabupaten Asahan sudah seperti ini, kami juga akan meminta dukungan kepada Kepala Daerah yang kami lalui” ujar Soemari dan diamini oleh Abbie dan Supriadi SL.(Ibnu/Surya)
Sumber : lintas-patroli.com
0 komentar:
Posting Komentar